Kemenkes Dikritik soal Kebijakan Kretek Indonesia

Fario Untung – 26 Mei 2014 10:33 wib

 Sejumlah pekerja menata daun tembakau impor . ANTARA/Anis Efizudin

Sejumlah pekerja menata daun tembakau impor . ANTARA/Anis Efizudin

Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI) mempertanyakan rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berambisi mengambil alih domain kerja Kementerian Pertanian dengan mengurusi pertanian, agrikultural, dan perdagangan buah-buahan.

Melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (26/5/2014), sikap MPKKI tersebut didasarkan atas pernyataan Wakil Menkes Ali Ghufron Mukti yang menyatakan saat ini Kemenkes berencana memberikan intensif bagi petani tembakau yang mau beralih menggarap buah-buahan atau sayuran di Yogyakarta, Jumat lalu.

“Sejak kapan Kemenkes ngurusi dunia pertanian, agrikultural, dan perdagangan buah-buahan? Apa program Kemenkes tidak tumpang tindih dengan Kementerian Pertanian,” tanya Deputi Direktur MPKKI Zamhuri saat di Jakarta, Senin.

Lebih jauh, Zamhuri mempertanyakan sebetulnya yang paham dan menggeluti dunia pertembakauan itu, petani tembakau atau Kemenkes. “Mengapa Kemenkes mendorong petani tembakau untuk baralih profesi menjadi petani atau mungkin pedagang buah?” sambungnya.

Zamhuri menegaskan, petani, termasuk petani tembakau berhak memilih dan menanam komoditas sesuai dengan kondisi topografi di daerah mana petani tinggal. Karena petani dilindungi oleh UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang memberikan kebebasan kepada petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan jenis pembudidayaannya. “Ambisi Kemenkes untuk mengajak petani tembakau beralih ke tanaman lain berpotensi melanggar UU tersebut,” tegasnya.

Zamhuri melanjutkan, apa bisa dengan serta-merta budidaya tanaman tembakau disubtitusi dengan tanaman buah. Problemnya, bukan hanya petani bisa menanam buah, melainkan bagaimana prospek, risiko, dan keberlanjutan tanaman buah, serta apakah bisa menggantikan aspek ekonomi pertanian tembakau. Masih ada sejumlah pertanyaan lain soal yang perlu disiapkan jawabannya oleh Kemenkes sebelum memberikan fasilitas pada para petani tembakau.

MPKKI juga meragukan apakah Kemenkes bisa memberi jaminan bahwa impor tembakau yang terus naik tiap tahun bisa dihentikan. Menurutnya, jika tidak bisa, mengapa menganjurkan dan memberi fasilitas pada para petani tembakau.

“Kesehatan model apa yang ingin dibangun oleh Kemenkes dengan menghilangkan pasar tembakau lokal dan membiarkan pasar global menguasai pasar tembakau di Indonesia? Kepada siapa Kemenkes memberi pelayanan,” cetus Zamhuri.

Semestinya Wamenkes bisa lebih bijak dan arif, karena semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Menkes dan Kemenkes juga berasal dari pungutan pajak yang diperoleh dari warga masyarakat yang hidup dan berjuang mempertahankan hidup dari hasil tembakau dan industri hasil tembakau. (Rio)

(Pri)

Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/05/26/245751/kemenkes-dikritik-soal-kebijakan-kretek-indonesia