Senin, 13 Oktober 2014 | Penulis: Sanusi

20130901_tembakau-iris-banjar_1546[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerja mengiris dan mengemas tembakau siap pakai di pabrik tembakau iris Padud Jaya di Lingkungan Jelat, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (27/8/2013). Tembakau yang berasal dari Lombok, Madura, Sumedang, Garut dan tempat lainnya tersebut dikemas di pabrik ini mulai dari kemasan 25 gram hingga 100 gram dengan harga jual mulai Rp 1.500 – Rp 10.000 per bungkus. Pabrik yang dikelola sudah tiga generasi sejak 1960-an itu memasarkan produknya ke sejumlah kota di pulau Jawa dan luar Jawa dengan rata-rata produksi 50 ton per bulan. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ambisi kelompok anti rokok mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dinilai budayawan Mohammad Sobary tidak lepas dari intervensi pihak asing.
“Pihak asing yang penuh watak angkara murka hendak mencaplok bisnis kretek yang luar biasa besar ini,” kata Sobary, Senin (13/10/2014).
Kang Sobary, begitu ia disapa, menambahkan, segenap aturan mengenai tembakau dan produk-produk olahannya, disusun berdasarkan masukan kepentingan asing, yang mengandalkan aturan-aturan dari FCTC. Konyolnya, pemerintah meng-copy mentah-mentah aturan tersebut untuk diterapkan di Indonesia.
“Aturan-aturan yang diterapkan terhadap tembakau dan industri hasil tembakau pada hakekatnya dibuat berdasarkan alasan-alasan palsu dengan menekankan alasan demi kesehatan masyarakat sebagai cara dan strategi ampuh membasmi kretek,” tuturnya.
Dijelaskannya, ketika argumen demi kesehatan masyarakat itu tidak manjur, digantilah argumen ekonomi bahwa merokok itu pemborosan. Argumen ekonomi inipun tak begitu berpengaruh. Tetapi pelobi asing dibantu aparat pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah, kaum profesional, para dokter, kaum aktivis, dan seniman dengan penuh semangat menelan argumentasi ini tanpa mau berpikir kritis atas argumentasi tersebut. “Semua siap menjadi makmum, dan mengamini argumen palsu itu,” tegas Sobari.
Dan akhirnya, lanjut Sobary, karena argument kesehatan dan ekonomi juga tak cukup meyakinkan, mereka menggunakan argument moral, melobi ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan Majelis Tarjih dalam organisasi itu, bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusun fatwa haram atas kretek.
“Sekali lagi, semua ini argumen palsu, untuk menutupi alasan yang sebenarnya, yakni perang dagang. Apa yang sedang terjadi ialah perang dagang,” tegasnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/13/desakan-fctc-semata-kepentingan-perang-dagang