Ketua DPRD Lampung Barat Edi Navial saat menandatangani dua Perda yang disahkan, disaksikan oleh Bupati Mukhlis Basri. | Istimewa

Saibumi.com, Lampung Barat – Pemkab Lampung Barat membuat gebrakan baru dalam melindungi warganya. Hal ini dibuktikan dengan pengesahan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pelayanan Publik menjadi Perda, di ruang sidang Marghasana DPRD setempat, Rabu, 15 Maret 2017.

Rapat Paripurna menyoal dua Ranperda inisiatif DPRD itu telah ditanda tangani oleh Bupati Lambar Muklis Basri dan Ketua DPRD Edi Novial, Wakil Ketua I Sutikno serta Wakil Ketua II Saiful Abadi.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Rizani Bina Putra, mengatakan sesuai dengan pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zak adiktif berupa produk tembakau terhadap kesehatan mewajibkan Pemda menetapkan kawasan KTR di wilayah dengan Perda.

Dan pasal 6 ayat (1) peraturan bersama mentri kesehatan Rebuplik Indonesia (RI) nomor 188/MENKES/PB/I/2011 serta mentri dalam negeri nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan KTR perlu menetapkan Perda KTR.

“KTR sangatlah patut untuk diperdakan, sehingga ini akan mengurangi tingkat penyakit masyarakat terlebih khusus di Lambar,” ungkap Rizani.

Politisi PDI-Perjungan itu mejelaskan, selain KTR, Pelayanan Publik juga telah disahkan merupakan wujud perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, terintegritas dan berkesinambungan.

Pelayanan publik juga meliputi, pelayanan barang, jasa publik dan pelayanan administrasi yang telah mengacu pada pasal 3 PP nomor 96 tahun 2012. “Ini merupakan wujud perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” terang dia.

Sementara itu, Bupati Lambar Muklis Basri mengungkapkan, kebiasaan merokok sudah meluas hampir disemua kelompok masyarakat dan cendrung meningkat. Terutama dikalangan anak dan remaja sebagai gencanya promosi rokok di berbagai media massa.

Hal tersebut memberi makna bahwa masalah rokok telah menjadi bagian yang serius, mengingat rokok beresiko menimbulkan berbagai penyakit. Atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).

“Karena itu telah dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan diantaranya melalui penetapan Raperda yang semula hanya bersifat imbauan dan saat ini telah ada sanksi bagi pelanggar,” kata Mukhlis.(*)

Sumber: http://www.saibumi.com/artikel-82592-dprd-lampung-barat-sahkan-perda-kawasan-tanpa-rokok.html