PROKAL.CO, SANGATTA – Pemkab Kutim segera menelurkan regulasi kawasan tanpa rokok (KTR). Tapi, bagi kalangan di eksekutif dan legislatif yang akan menyepakatinya, hal itu jangan sampai menjadi senjata makan tuan. Diketahui, pemkab bersama DPRD Kutim telah melakukan rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan atas lima rancangan peraturan daerah (raperda) kemarin (23/3). Salah satu dari lima raperda itu adalah mengenai KTR.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kutim Aji Mastur Jalal mengatakan, pada perda akan ditentukan wilayah KTR dan bukan berarti melarang merokok. “Ketentuan yang pasti adalah seperti di tempat pendidikan, lokasi ibadah, dan lingkungan pemerintahan. Kalau di kantor DPRD, akan dilihat lagi nanti bagaimana isi ketentuan itu,” ucap anggota Komisi B DPRD Kutim tersebut.

Dia menyampaikan akan ada sanksi bagi pelanggar, namun bentuknya beragam. “Bukan berarti hukuman kurungan badan. Bisa jadi berupa denda uang atau mendapat teguran dari badan kehormatan. Nanti akan dievaluasi,” jelasnya.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kutim David Terante mengatakan, sanksi yang diberikan bagi pelanggar perda menunggu perda. “Nanti lihat lagi perdanya. Kami hanya melaksanakan saja. Tapi kalau saat ini bebas saja. Yang penting diatur, kawasan mana yang boleh merokok atau tidak, supaya tidak mengganggu orang yang tidak merokok,” imbuhnya. (mon/ica/k8)

Sumber: http://kaltim.prokal.co/read/news/295368-hati-hati-blunder-regulasi-kawasan-tanpa-rokok.html