Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RepublikIndonsia, Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah melaunching 35 Peraturan Desa tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kebumen, Senin 19 November 2018 dr. Anung Sugihantono, M. Kes selaku Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan dr.Theresia Sandra DiahRatih, MHA selaku Kepala Subdirektora tPenyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi Kemenkes RI menyampaikan apresiasi kepada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen khususnya Pemerintah Desa Babadsari dan 34 Desa lainnya yang telah mengundangkan instrument/payung hukum yaitu peraturan desa tentang kawasan tanpa rokok. Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selama ini selalu berupaya untuk mendampingi dan membantu pemerintah dalam mewujudkan dan mengoptimalkan kawasan tanpa rokok di Indonesia. Ditetapkannya35 Peraturan Desa dilingkungan Kabupaten Kebumen terkhusus pada hari ini Launcing dan ceremonial dari 35 Peraturan Desa Tentang Kawasan Tanpa Rokok sejalan dengan upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat secara luas sebagaimana untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asapnya. Sebenarnya masyarakat secara umum telah mengetahui bahaya dari kegiatan merokok dan paparan asap rokonya dapat menimbulkan gangguan penyakit paru kronik dan penyakit lainnya namun terkadang masyarakat terkusus (perokok) masih cuek atau kurang peduli terhadap resikonya, untuk itu kita butuh salah satu intrument atau cara lain agar masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan. Peraturan Desa yang telah disusun dalam ruang lingkup Kabupaten Kebumen tersebut tentunya dapat mengoptimalkan peran pemerintah secara umum hingga pada tingkatan aparat desa yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri untuk melakukan upaya promotif dan preventif terhadap bahaya merokok dan paparan asap rokok.

Hal ini harus disebarluaskan kepada masyarakat secara umum agar Peraturan Desa ini dapat tumbuh dan berkembang tidak hanya di Kabupaten Kebumen saja namun seharusnya juga berkembang diseluruh desa yang berada di Indonesia. Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembkau bagi Kesehatan maka dari itu Pemerintah Daerah dengan kewenangan Otonominya dapat melanjutkan tujuan pemerintah pusat dalam menjamin kesehatan atas bahaya rokok dan asapnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi, Kabuptaen/Kota tentang Kawaan Tanpa Rokok lalu untuk penerapannya agar lebih efektif ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota. Agar lebih mengoptimalkan pengendalian terhadap olahan hasil tanaman tembakau tersebut (rokok dan sejenisnya) dan menciptakan kawasan tanpa rokok dipandang perlu aturan lebih lanjut dan teknis agar percepatan dan pengoptimalan tujuan tersebut dapat terealisasikan dengan sempurna. Pembuatan dan pengundangan peraturan desa bertujuan menciptakan kesadaran kesehatan secara mikro melaui desa hingga pada tatara makro Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak hanya pada tataran Pemerintah Daerah saja, Desa juga berupaya semaksimal mungkin menciptakan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Desa yang sangat dekat dengan masyarakat secara langsung perlu memiliki Peraturan Desa Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang tujuan pencegahan dan pengendalian penyakit akibat rokok dan paparan asapnya. Kita dapat melihat banyak peraturan yang komprehensif dan sangat akomodatif terhadap isu tertentu tapi kurang applicable, untuk mengantisipasi hal tersebut masyarakat harus diberikan edukasi dan advokasi yang berujung pada kesadaran atas kebutuhan masyarakat itu sendiri hal ini juga kita kenal dengan awareness terhadap kebutuhan peraturan itu. Besar harapan saya selaku perwakilan dari Kemenkes dan Pemerintah tentunya bahwa Pembentukan dan Penerapan Peraturan Desa Tentang Kasan Tanpa Rokok tidak hanya di Kabupaten Kebumen saja tapi menyebar dan menstimulus daerah-daerah lain diluar Kebumen untuk membentuk Peraturan Desa tentang Kawasan Tanpa Rokok guna mengoptimalkan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas kedepannya (Bonus Demografi).

Dianita Sugiyo, S.Kep., Ns., MHID dan RestiYulianti, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.MB selaku bagian dari Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC-UMY) menuturkah bahwa kehadirannya bukan kali pertamanya.Sebelumnya team dari MTCC-UMY dengan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia telah hadir ke Kabupaten Kebumen pada tanggal 09 Mei 2018 dengan kegiatan Konsolidasi dan SosialisasiPerdes Kawasan TanpaRokok (KTR). Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Kebumen merespon positif advokasi yang telah kami lakukan kepada pihak pemerintah dengan menerbitkan 35 Peraturan Desa dan khususnya untuk hari ini Launcing 35 Peraturan Desa tentangKawasanTanpaRokok di lingkungan Kabupaten Kebumen. Sejalan dengan pernyataaan dari pihak Kementrian Kesehatan Republik Indonesia diatas bahwa tujuan pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan tidak hanya pada tataran represif dan kuratif namun bergeser dan memperluas kepada arah Promotif-Preventif dalam bidang kesehatan khususnya. Tujuan yang diprogramkan oleh Pemerintah melalui Kemenkes RI sejalan dengan tujuan dan harapan yang dicanangkan oleh MTCC-UMY dalam menciptakan dan mengawal terkait dengan pengendalian tembakau dan bahaya penggunnaan rokon dan paparan asapnya. Dengan ditetapkannya 35 Peraturan Desatentang kawasan tanpa rokok ini bukanlah akhir dari setiap proses yang telah dilalui namun bagian dari inti program dengan bagaimana kita semua dapat mengawal agar penerapan Peraturan Desa tersebut secara maksimal dan mengcegah terjadinya penyakit Paru Kronik danlainnya yang salah satunya disebabkan oleh rokok. Harapan kami dengan diundangkannya Perdes ini maka dapat menumbuhkan semangat positif kepada desa atau daerah lainnya.