Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (Kanan) bersama Wakil Gubernur Idris Rahim (Kiri) pada pelaksanaan Apel kerja awal tahun (5/1)

PEMPROV GORONTALO – Keseriusan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk menjadikan wilayah kerjanya bebas asap rokok benar benar akan ditegakkan. Usai sukses melahirkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), kali ini aturan baru akan dijalankan. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ketahuan merokok di KTR akan dikenakan sanksi berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“Saya sudah sepakat dengan pak Wagub, Inspektur dan Kadis Keuangan untuk betul betul menerapkan perda anti rokok. Apabila masih ditemukan pejabat, PNS dan PTT di lingkungan Pemprov Gorontalo merokok, maka sanksinya penurunan TKD selama satu tahun,” tegas Rusli saat memimpin apel kerja awal tahun di pelataran Rumah Jabatan Gubernur, Senin (5/1).

Lebih lanjut gubernur mengungkapkan, pelaksanaan disiplin pegawai tidak harus dengan sanksi tegas. Faktor keteladanan pimpinan SKPD mempengaruhi kinerja bawahan. Gubernur mengaku kesal menerima laporan ada pimpinan SKPD yang merokok di kantor dan saat waktu senggang.

“Saya menerima laporan lengkap dengan foto ada pimpinan SKPD lagi angkat kaki di meja sambil menikmati rokok. Ini sungguh merupakan contoh yang buruk bagi pegawai lain. Berikan contoh yang terbaik untuk pegawai lain. Saya tidak etis menyampaikan di sini, tapi kepada yang bersangkutan sudah saya tegur langsung” kesalnya.

Pemberlakukan anti rokok juga mulai tahun ini akan diterapkan kepada masyarakat Gorontalo khususnya bagi calon penerima bantuan pemerintah. Tahun 2015 ini setiap calon penerima bantuan baik didanai melalui APBD maupun APBN wajib hukumnya untuk tidak merokok.

Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditentukan pemerintah. Selain itu, para penerima bantuan harus lulus tiga syarat lain yakni wajib menyekolahkan anak wajar 12 Tahun, wajib ikut sukses program KB serta wajib mendonorkan darah. (Humas- Ismail Giu)

 

Sumber: http://humasprotokol.gorontaloprov.go.id/berita/ketahuan-merokok-tkd-pegawai-pemprov-akan-dipotong.html