SURYAMALANG.COM, KEPANJEN – Komisi B DPRD Kabupaten Malang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sebuah perusahaan rokok di Kecamatan Kepanjen, Rabu (26/4/2017). Sidak ini untuk memantau pelanggaran hak normatif para karyawan.

Namun dalam sidak ini tidak ditemukan pelanggaran ketenagakerjaan. Semua hak karyawan, seperti gaji dan jaminan kesehatan dipenuhi oleh pihak perusahaan.

“Kami ingin melihat langsung pelaksanaan Upah Minumum Kabupaten (UMK). Karena ini berkaitan dengan kesejahteraan buruh,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo.

Kusmantoro menambahkan, pantauan memang difokuskan pada pabrik rokok. Sebab sebelumnya ada peraturan Menteri Keuangan, terkait pembatasan produksi rokok. Jangan sampai peraturan tersebut berpengaruh pada kesejahteraan karyawan.

Misalnya karena volume produksi dikurangi, jangan sampai mengurangi gaji karyawan. Apalagi sampai berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jangan sampai ada PHK, karena akan menimbulkan pengangguran baru. Jangan sampai regulasi Menkeu berdampak buruk pada para pekerja pabrik rokok,” tambah Kusmatoro.

Direktur Kepala Produksi perusahaan rokok tersebut, Ari Agung menjelaskan, ada 2500 karyawan yang bekerja di pabriknya. Meski peraturan Menkeu membatasi produksi pabrik rokok, pihaknya berusaha tidak akan melakukan PHK.

“Kami juga sudah memenuhi hak karyawan sesuai dengan peraturan,” ujar Ari.

Ari memastikan, semua karyawan sudah menerima upah sesuai UMK. Pihaknya juga mengapresiasi Komisi B, yang memastikan pemenuhan hak-hak para buruh.

Sumber : http://suryamalang.tribunnews.com/2017/04/26/komisi-b-dprd-kabupaten-malang-pantau-dampak-pembatasan-produksi-rokok