Muhammadiyah Tobacco Control Center mengadakan Afternoon Tea bersama Kepala Daerah se-DIY, Kementerian Kesehatan RI dan Tim Aliansi Bupati/Walikota Peduli KTR yang digelar di Silol Coffee and Eatery, Kota Baru.

Dalam bincang hangat tersebut dipaparkan kondisi terkini peraturan kawasan tanpa rokok di masing-masing daerah. Perlu diketahui bersama bahwa Pemerintah telah menerbitkan perundang-undangan untuk sektor kesehatan, termasuk diantaranya adalah UU no 36 tahun 2009 dan PP no 109 tahun 2012 guna mempercepat Pencapaian millennium development goals (MDGs). Hal ini merupakan respon penting yang dilakukan dalam menanggapi masalah kesehatan di Indonesia. Konsumsi rokok di Indonesia yang telah mencapai 240 miliar batang per tahun pada tahun 2009 (dibandingkan 30 miliar batang pada tahun 1970), mengindikasikan bahwa paparan asap rokok sudah sampai pada tingkatan mengganggu kepentingan umum masyarakat. Pada saat ini, 70% masyarakat miskin dewasa di Indonesia adalah perokok. Sehingga industri rokok kini, praktis dengan tanpa hambatan, berusaha keras untuk meningkatkan pasar mereka ke lingkungan wanita dan generasi muda bangsa. Selain itu Peraturan pemerintah No 109 tahun 2012 yang ditetapkan Desember 2012 lalu semakin memperkuat landasan hukum perlunya peraturan yang jelas di daerah untuk menetapkan regulasi kawasan tanpa rokok.

Untuk saat ini, seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah memiliki regulasi terkait hal itu, meskipum bentuk regulasinya berbeda-beda. Diawali dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo yang telah menetapkan Perda No 5 Tahun 2014 yang ditetapkan pada 22 April 2014 lalu. Setahun kemudian disusul Pemkab Gunung Kidul yang pada 25 Juni 2015 juga menetapkan Perda No 7 Tahun 2015. Lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, melalui Peraturan Daerah (Perda) No 02 Tahun 2017 yang juga diketok palu pada 6 Februari 2017 lalu. Sedangkan dua kabupaten lainnya, yakni Sleman (Perbup Kab Sleman No 42 Tahun 2012) dan Bantul (Perbup Kab Bantul No 18 Tahun 2016) hingga kini belum menerbitkan Perda serupa.

Sesuai dengan program FCTC (Framework Convention on Tobacco Protocol) yang digagas WHO dalam pengendalian tembakau, dalam hal ini MTCC UMY berpartisipasi aktif dalam program- program pengendalian tembakau dan program KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Indonesia. Selain itu juga melakukan advokasi kebijakan publik dalam pengendalian dampak tembakau dan sosialisasi pengintegrasian dampak tembakau pada masyarakat luas, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.