Untuk mengurangi konsumsi rokok di kalangan remaja ialah dengan membatasi akses mereka dalam membeli produk tembakau tersebut. Salah satunya dengan menaikkan harga jual rokok yang tidak bisa dijangkau oleh uang jajan anak sekolah. Syukur-syukur harga rokok yang mahal juga memengaruhi daya beli masyarakat sehingga terjadi pengendalian dengan menurunnya prevalensi perokok. Kendati harga jual rokok yang tinggi mungkin tidak memengaruhi daya beli kalangan pekerja menengah atas, yang terpenting adalah melindungi anak-anak dari paparan rokok.

Ini ancaman serius bagi bangsa Indonesia bila terus dibiarkan akan menjadikan penduduk usia produktif di masa mendatang akan menjadi generasi yang sakit-sakitan akibat dampak rokok. Beberapa cara untuk menyetop konsumsi di kalangan remaja ini yaitu dengan menaikkan harga jual rokok, dan menghindari anak-anak dari paparan iklan rokok di berbagai media. Menaikkan harga jual rokok dengan cara menaikkan tarif cukai rokok, menghindari anak-anak dari paparan iklan rokok dengan menyetop iklan rokok di televisi dan komitmen pemerintah daerah untuk menolak iklan rokok di wilayahnya.

Seperti yang dikemukakan oleh wakil kepala pusat ekonomi syariah FEB UI, Abdilah Ahsan yang dikutip dalam pemberitaan sulselsatu.com  mengatakan, berdasarkan penelitian di berbagai negara, jika cukai rokok dinaikkan sebesar 10 persen saja maka akan dapat menurunkan jumlah perokok di kelompok masyarakat miskin sebesar 16 persen sementara penurunan perokok di kalangan masyarakat kota sebesar 6 persen. “Jadi kalau harga rokok naik ke Rp 50 ribu tentu akan turun jumlah perokok,” kata dia. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya membatasi penjualan rokok, terutama untuk kalangan pelajar. “Kalau boleh memang tidak ada penjual rokok di sekitar sekolah. Sekarang ia dengan mudah sekali dia mendapatkan. Dengan ketengan (eceran) lagi,” tandasnya.

Industri rokok memang memberikan pemasukan yang cukup besar untuk negara. Tarif cukai yang setiap tahun naik ikut menyumbang pendapatan bagi APBN. Namun ternyata, industri rokok juga menggerus uang negara. Biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya pengobatan bagai orang RI yang sakit akibat rokok juga tidak kecil. Wakil Kepala Pusat Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Abdilah Ahsan mengatakan, sesungguhnya kebiasaan merokok orang Indonesia tidak memberikan keuntungan finansial kepada negara. Uang negara yang tergerus dalam bentuk pelayanan kesehatan lewat BPJS Kesehatan bagi penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok mencapai Rp 160 triliun per tahun. “Dampak dari merokok yang harus ditanggung negara melalui sistem pelayanan kesehatan itu setiap tahun negara harus mengeluarkan uang sekitar Rp 160 triliun,” ungkapnya dalam diskusi di Grand Cemara Hotel, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Jumlah anggaran yang harus dikeluarkan ini, menurut dia tentu lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan negara yang diperoleh dari cukai hasil tembakau (HT). Sebagai informasi, pada 2017, penerimaan negara dari cukai mencapai Rp 150,81 triliun. Cukai hasil tembakau (HT) menyumbang porsi terbesar yakni Rp 145,47 triliun. “Coba kita bayangkan pendapatan yang kita dapat dari cukai rokok itu berapa? Dampak yang harus ditanggung negara itu jauh lebih besar,” tandasnya. Muhammadiyah Tobacco Control Center UMY sangat mendukung dengan adanya kebijakan tersebut, harapannya agar ke depan generasi muda bangsa dapat terbebas dari paparan asap rokok dan perilaku merokok sejak dini.