Desakan terhadap daerah untuk menerbitkan perda kawasan tanpa rokok (KTR), termasuk di NTB, terus digulirkan sejumlah kalangan. Di NTB sendiri sejauh ini baru tiga kabupaten/kota yang telah memiliki Perda KTR, meski pelaksanaannya sejauh ini belum efektif. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu.

“Kami tidak menuntut penghapusan industri rokok 100 persen. Tapi kami berharap, pemda menjamin adanya KTR untuk menjamin hak kesehatan masyarakat yang bukan perokok,” tandas Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) DR Eng M Islamy Rusyda MT, kemarin.

 

reg meeting mataram

Untuk mendukung penerapan KTR ini MTCC UMM bersama MTCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), hari ini akan menggelar regional meeting tentang KTR. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pemangku kebijakan untuk segera menyusun dan menerapkan KTR di daerahnya. Termasuk meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholders terkait seperti perguruan tinggi, LSM, swasta dan instansi lainnya, dalam menyukseskan KTR.

Project Director MTCC UMY Nanik Prasetyoningsih SH menegaskan, KTR merupakan hak masyarakat. Karenanya pemerintah harus mendukung keberadaan KTR ini. Sebab, dengan adanya KTR maka masyarakat yang bukan perokok akan terlindungi kesehatannya dari asap rokok.

“Dengan adanya KTR, maka secara tidak langsung melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan akibat asap rokok,” tandasnya.

Dia menilai, rokok telah mengancam kesehatan masyarakat. Rokok disebutnya sebagai pemicu berbagai penyakit yang menjadi penyebab kematian utama di Indonesia, seperti jantung koroner, stroke, kanker, paru kronis, dan diabetes melitus.
Saat ini terdapat lebih dari 60 juta penduduk Indonesia adalah perokok aktif. Ironisnya, sebanyak 62 juta perempuan dan 30 juta laki-laki serta 11,4 juta anak yang bukan perokok aktif menjadi korban rokok.

“Banyaknya perokok pasif ini salah satunya merupakan efek dari belum efektifnya penerapan KTR,” tudingnya.
Sementara itu, ketua panitia regional meeting tentang KTR Najamuddin MPdI menjelaskan dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Santika Mataram hari ini, sejumlah pembicara bakal dihadirkan. Antara lain, DPJK Kementerian Keuangan Herry Prananto, Dir PPTM Kemenkes Lily S Sulistyowati, dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Herry nantinya banyak membahas mengenai kebijakan industri rokok, cukai dan sebagainya. Sedangkan Lily menyampaikan data pengaruh rokok terhadap kesehatan.

“Selanjutnya disampaikan pula pengalaman penerapan perda KTR di Kulon Progo oleh Bupati Hasto Wardoyo,” jelasnya.

 

Sumber: Lombok Post Online