Rokok merupakan bahaya yang mengancam anak, remaja dan wanita Indonesia. Konsumsi rokok merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik dan diabetes melitus yang merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk Indonesia. Saat ini, lebih dari 60 juta penduduk Indonesia adalah perokok aktif. Jumlah ini terus bertambah dari tahun ke tahun dan menempatkan Indonesia ke peringkat ketiga dengan jumlah perokok aktif tertinggi di dunia. Sebanyak 62 juta perempuan dan 30 juta laki-laki Indonesia menjadi perokok pasif, dan yang paling menyedihkan adalah anak-anak usia 0-4 tahun yang terpapar asap rokok berjumlah 11, 4 juta anak. Meskipun bahaya dari merokok sudah sangat jelas namun prevalensi perokok di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2010, di DI Yogyakarta prevalensi merokok remaja adalah 30, 2% untuk remaja berumur 11 sampai 20 tahun (BPS, 2012).

Pemerintah telah menerbitkan perundang-undangan untuk sektor kesehatan, termasuk diantaranya adalah UU no 36 tahun 2009 dan PP no 109 tahun 2012 guna mempercepat Pencapaian millennium development goals (MDGs). Hal ini merupakan respon penting yang dilakukan dalam menanggapi masalah kesehatan di Indonesia. Konsumsi rokok di Indonesia yang telah mencapai 240 miliar batang per tahun pada tahun 2009 (dibandingkan 30 miliar batang pada tahun 1970), mengindikasikan bahwa paparan asap rokok sudah sampai pada tingkatan mengganggu kepentingan umum masyarakat. Pada saat ini, 70% masyarakat miskin dewasa di Indonesia adalah perokok. Sehingga industri rokok kini, praktis     dengan tanpa hambatan, berusaha keras untuk meningkatkan pasar mereka kelingkungan wanita dan generasi muda bangsa. Selain itu Peraturan pemerintah No 109 tahun 2012 yang ditetapkan Desember 2012 lalu semakin memperkuat landasan hukum perlunya peraturan yang jelas di daerah untuk menetapkan regulasi kawasan tanpa rokok.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan untuk mewujudkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok oleh segenap stake holder. Pemerintah bekerjasama dengan Institusi Pendidikan beserta komponen masyarakat lainnya dapat bahu membahu menerapkan kebijakan KTR sesuai dengan konteks lingkungannya. Kampus yang mewadahi mahasiswa dan staff akan menjadi wadah penting untuk mendukung suksesnya penerapan area tanpa rokok. Selain itu, kampus sebagai pusat studi diharapkan mampu mendorong advokasi peraturan KTR di daerahnya dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat.

Muhammadiyah Tobacco Control Centre MTCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mewujudkan hal di atas, mengadakan regional meeting yang melibatkan seluruh komponen Perguruan tinggi regional Jawa Tengah-Diy (Akademisi), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Acara ini diadakan pada tanggal 19 Agustus 2015 bertempat di Grand Zuri Hotel. Diharapkan melalui acara tersebut, akan dapat meningkatkan meluasnya kesadaran segenap pemangku kepentingan akan bahaya dampak tembakau terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu masyarakat dan bangsa. Selain itu, acara tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, instansi, dan komponen masyarakat lainnya dalam mensukseskan KTR.

 

11856334_1023800150965934_1584903224403154343_o

Hadir sebagai pembicara dalam regional meeting adalah sebagai berikut:

  1. Priyono (Kasi IA dit. Pendapatan Daerah Ditjen Biba Keuda Kemendagri)
  2. Agus Kristanto (DPJK Kementrian Keuangan)
  3. Farina Andayani, M.Sc (Kasi standardisasi subdit ppkd Kemenkes RI).
  4. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H (Project Director MTCC UMY)
  5. Hasto Wardoyo, Sp. OG – Bupati Kulon Progo
  6. Haryadi Suyuti, Walikota Kota Yogyakarta
  7. Tommy Harahap , SH,MH – Assek 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Gunung Kidul
  8. Arif Kurniawan, S.Ag – DPRD Sleman